PANDEMI Covid-19 berdampak sifgnifikan terhadap perekonomian nasional. Menurut data Bappenas, tingkat utilisasi industri merosot tajam, dari 76,3% sebelum Pandemi menjadi 55,3% di saat Pandemi C Diperkirakan terjadi kehilangan daya beli masyarakat sekitar Rp347 Triliun, karena penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata dengan utilisasi 50%. Pandemi juga sangat berdampak kepada usaha jasa konsultansi. Menurut survei yang dilakukan Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonsia DPN INKINDO , 27% perusahaan konsultan tutup, 35% perusahaan konsultan telah mem-PHK karyawan tetap, 80% perusahaan konsultan mengalami kesulitan permodalan dan finansial, dan 99% perusahaan konsultan menyatakan Covis-19 berdampak pada revenue. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rizal Primana mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2021, khusus untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakokasikan Rp400 Triliun. Hal ini tentu saja memerlukan jasa konsultansi di bidang infrastruktur yang signifikan. "Dengan demikian tahun 2021 lebih optimis. Pemerintah akan melakukan integrasi airport dan pelabuhan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Jawa, Bali, Papua dan Maluku, guna meningkatkan nilai tambah infrastruktur," katanya dalam webinar Outlook Jasa Konsultansi Tahun 2021 , “Peluang dan Tantangan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Taufik Hanafi menjelaskan, beberapa isu strategis dalam pengembangan jasa konsultansi, meliputi penguatan rantai pasok supply hain jasa konsultansi; penguatan kemitraan antara pelaku usah jasa konsultansi nasional dan internasional; pengembangan kompetensi dan standar pembayaran jasa konsultansi; Baca juga Kemenperin Tingkatkan Nilai Produk Kerajinan Kulit Buaya "Selain itu pengembangan sistem integrasi data jasa konsultan untuk mendukung pengadaan konsultan dan pengembangan kelembagaan jasa konsultansi," ujarnya. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo mengaku optimistis perekonomian Indonesia akan rebound, sehingga dapat tumbuh sekitar 4-5%. Perekonomian Indonesia sudah melewati titik rendah, sehingga akan terus meningkat. Transaksi ekonomi berjalan mengalami surplus dan konsumsi rumah tangga juga mulai meningkat. Ia menambahkan, harga komoditas juga akan membaik dan pulih. Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PCPEN Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp372,3 Triliun. Sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja, pemerintah sudah menyiapkan 44 Rancangan Peraturan Pemerintah 44 RPP dan Rancangan Peraturan Presiden. "Pemerintah telah mempersiapkan sumber-sumber pendanaan dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU, Asset Recycling, dan Lembaga Pengelolaan Investasi PI, untuk membangun infrastruktur. Untuk itu Jasa Konsultansi perlu meresponse program pemerintah tersebut," ujarnya. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nicodemus Daud mengatakan, kebutuhan investasi infratstruktur di Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 mencapai sekitar Triliun, yang terdiri dari Sumber Daya Air Rp577 Triliun, Jalan dan Jembatan Rp573 Triliun, Permukiman Rp128 Triliun, dan Perumahan Rp 780 Triliun. Alokasi dana yang bisa disediakan oleh APBN Rp 623 Triliun, sehingga ada funding gap Triliun. Untuk 2021 Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp149 Triliun, terdiri dari Bidang SDA Rp58,55 T Triliun, Bidang Bina Marga Rp53,96 Triliun, Bidang Cipta Karya Rp26,56 Triliun, dan Bidang Perumahan Rp8,09 Triliun. "Untuk pekerjaan jasa konsultansi sekitar Rp 6,9 Triliun, termasuk kontrak tahun jamak MYC. Beberapa pekerjaan sudah dilakukan tender dini, sehingga dalam bulan Januari 2021 sudah ada proyek yang berjalan. Jumlah paket pekerjaan yang ditenderkan di Kementerian PUPR untuk TA 2021 sebanyak paket pekerjaan, dengan nilai total pagu anggaran Rp102, 96 Triliun," ungkapnya. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Mchammad Abbas mengatakan, di Jakarta, pembangunan pada 2021 memprioritaskan usulan aspirasi masyarakat, antara lain perbaikan lapangan olah raga, pemeliharaan saluran air dan drainase, jalan, limbah dan sampah, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu dilakukan percepatan penyelesaian target RPJMD, antara lain untuk pembangunan MRT Tahap 2, Jakarta International Stadium JIS, pembangunan rumah susun dan pembangunan Puskesmas. Untuk peluang jasa konsultansi, antara lain meliputi inovasi, adaptasi Mix WFO WFH, PSBB, Penggunaan sistem IT, Penerapan Protokol Kesehatan dan Mobilitas Tenaga Kerja. Baca juga Lampui 2019, PNBP Perikanan Tangkap Capai Rp600 Miliar "Untuk Tahun 2021, belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp 98,45 Miliar dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp123,38 Miliar," katanya. Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta Imam Hartawan berharap, dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pemulihan ekonomi di Era New Normal, baik di tingkat nasional maupun Provinsi DKI Jakarta. Inkindo DKI Jakarta siap menjadi mitra strategis Pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Era New Normal. "Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Anggota, DPP Inkindo DKI Jakarta telah mencanangkan Program Sistem Informasi Pelayanan Anggota SIP, yang antara lain terdiri dari KTA Online dan Klinik Konsultasi. Melalui Klinik Konsultas, anggota Inkindo DKI Jakarta akan mendapat solusi terkait berbagai permasalahan di bidang hukum, perpajakan, regulasi dan pelayanan," ujar Imam. Di sisi lain, Ketua Umum DPN Inkindo Peter Frans mengaku optimistis pada 2021 jasa konsultansi akan mengalami kenaikan permintaan “increasing demand”. Isu strategis jasa konsultan saat ini antara lain terkait dengan regulasi yang cepat berubah, seperti diterbitkannya UU Cipta Kerja. "Big Data di bidang jasa konsultan sudah merupakan kebutuhan. Dengan adanya data yang terintegrasi yang telah dibuat oleh pemerintah, maka pelaksanaan pengadaan pemerintah akan lebih transparan. INKINDO akan membentuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha LSBU yang kredibel," pungkasnya. RO/OL-7
Tenagaahli yang didatangkan dari luar negeri oleh perusahaan pemerintah/swasta hendaknya benar-benar tenaga ahli yang terampil sehingga dapat membatu proses pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Untuk itu proses alih teknologinya kepada TKI baik dalam jalur menajerial maupun profesionalnya harus mendapat pengawasan yang ketat dengan
Konsultan pemerintah dapat menganalisis dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan pemberian layanan pemerintah. Konsultan pemerintah adalah seorang ahli yang memberikan layanan konsultasi dan saran kepada instansi pemerintah. Mereka yang bekerja dalam profesi ini dapat dikontrak untuk memberikan layanan di tingkat pemerintahan lokal, regional atau nasional. Para ahli yang bekerja dalam kapasitas ini sering menerapkan keterampilan mereka untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pemberian layanan, atau untuk memahami apa yang paling penting bagi berbagai konstituen. Kegiatan lain yang sering dilakukan oleh konsultan pemerintah adalah menyusun studi dan data untuk digunakan oleh mereka yang membuat kebijakan dan prosedur untuk instansi pemerintah . Alat yang digunakan dalam pekerjaan konsultan pemerintah dapat mencakup survei konstituen, analisis ilmiah, atau penilaian lingkungan. Konsultan dapat digunakan oleh lembaga pemerintah untuk merancang kampanye kesadaran publik. Jenis keahlian dan layanan yang ditawarkan oleh konsultan pemerintah dapat mencakup rentang yang sangat luas, karena pemerintah di semua tingkatan menyediakan berbagai layanan untuk konstituen. Konsultan pemerintah mungkin merancang atau membuat rekomendasi untuk meningkatkan program pemerintah seperti transportasi umum, atau layanan kesehatan, misalnya. Sama seperti di bidang perusahaan swasta, konsultan pemerintah dapat digunakan untuk proyek jangka pendek, atau dapat dibawa untuk berbagi pengetahuan ahli selama satu proyek tertentu. Contohnya adalah lembaga pemerintah yang menyewa konsultan pertanian untuk menganalisis penggerak ekonomi yang berkontribusi atau berdampak negatif pada kemakmuran ekonomi untuk operasi pertanian kecil. Konsultan pemerintah dapat berbicara dengan pejabat lokal selama pertemuan. Konsultan pemerintah juga dapat menganalisis dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan pemberian layanan pemerintah. Ini sering melibatkan pelaksanaan studi atau survei konstituen untuk mengumpulkan informasi tentang seberapa baik sistem pengiriman saat ini beroperasi. Terkadang konsultan dianggap memiliki pandangan yang lebih objektif, karena ia sering melihat situasi dengan perspektif yang segar. Di lain waktu, konsultan mungkin memiliki keahlian di bidang tertentu, dan layanannya mungkin lebih hemat biaya untuk penggunaan satu kali daripada membawa karyawan penuh waktu ke dalam sebuah agen. Konsultan pemerintah dapat membantu meminimalkan kerusakan lingkungan di lokasi konstruksi. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konstituen tertentu adalah tugas lain yang mungkin dilakukan oleh konsultan pemerintah. Khususnya dalam masyarakat demokratis, pejabat pemerintah umumnya berusaha menjaga hubungan positif dengan konstituen. Konsultan pemerintah dapat mengembangkan survei, atau merancang dan melakukan penyelidikan ilmiah atas nama pemerintah. Dengan menganalisis layanan pemerintah saat ini dengan cara ini, konsultan dapat memberikan rekomendasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam pemberian layanan pemerintah kepada populasi tertentu. Konsultan juga dapat digunakan oleh lembaga pemerintah untuk merancang kampanye kesadaran publik yang berupaya mengurangi bahaya kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga pemerintah dapat menyewa konsultan hubungan masyarakat untuk mengembangkan kampanye yang berupaya menanamkan perubahan perilaku di antara masyarakat. Sama seperti di bidang komersial, pemerintah di seluruh dunia sering menggunakan outsourcing untuk merekrut ahli. Dalam beberapa kasus, konsultan pemerintah bekerja dari sisi yang berlawanan, dan membantu perusahaan dalam memahami cara mendapatkan kontrak kerja dengan lembaga pemerintah.
Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi membeberkan alasan pemerintah yang berencana mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) China ke Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Menurutnya, kehadiran TKA tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi RKEF dari China.
JAKARTA — Ikatan Nasional Konsultan Indonesia berharap supaya pemerintah di pusat dan daerah membantu kinerja konsultan dengan meningkatkan proyek Umum DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo Peter Frans menyebutkan bahwa memang saat ini jumlah paket proyek infrastruktur berkurang sehingga pendapatan perusahaan konsultan ikut melemah."Untuk itu, pemerintah harus ada proyek-proyek infrastruktur guna mendorong kinerja Inkindo, memang tetap ada, misalnya, proyek rumah sakit atau gedung-gedung venue olahraga, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan ribuan anggota Inkindo," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Rabu 5/8/2020.Selain kepada pemerintah pusat, pihaknya juga berharap agar pemda-pemda mendorong proyek infrastruktur karena sektor tersebut diperbolehkan menjalankan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Inkindo mencatat sebanyak 27 persen perusahaan anggotanya sudah menutup usaha alias gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Jumlahnya diprediksi meningkat hingga 50 persen bila pandemi berlanjut sampai akhir ini terjadi akibat perusahaan konsultan kesulitan modal dan keuangan dan sebagian besarnya berada perusahaan di level kecil menengah yang menutup JugaSebanyak Konsultan Anggota Inkindo Gulung TikarInkindo Sektor Konstruksi Terhenti, Pelaku Usaha Bisa KolapsSebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan upaya penguatan dan peningkatan kesempatan kerja bagi jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal tersebut terus dilakukan lewat sejumlah peraturan yang diterbitkan pemerintah. Salah satunya dengan penerbitan perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 menjadi Permen Nomor 7 Tahun 2019."Jika sebelumnya segmen pasar pekerjaan konstruksi senilai Rp50 miliar itu termasuk paket besar, dinaikkan menjadi di atas Rp 100 miliar baru masuk kategori paket besar," ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam
langsungpada dasarnya harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia.9 Beberapa syarat khusus untuk mendatangkan TKA diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan tepatnya pada Pasal 42 ayat (4) yang secara jelas mengatur bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya dapat dipekerjakan di Indonesia untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
Dalamteknologi informasi, konsultansi (dalam bahasa Inggris: consulting atau consultancy) adalah bidang yang bertujuan membantu klien (misal perusahaan dan pemerintah) untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan menggunakan teknologi informasi.Pelaku profesi ini disebut konsultan.Konsultan membantu kliennya dengan memberikan anjuran dan konsultasi, dan terkadang juga
JasaKonsultan IT Indonesia by JMC Peran jasa konsultan IT Indonesia itu sangat penting bagi perusahaan yang masih berkembang. Seperti yang diketahui di abad ke-21 ini semuanya sudah lebih canggih dan berbasis teknologi. Sehingga mobilitas juga semakin tinggi. Perusahaan manapun yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan baik akan berkembang lebih cepat. Tiap perusahaan harus mengikuti []
. 338 415 107 364 372 242 224 407
pemerintah mendatangkan konsultan ahli ke indonesia untuk proyek teknologi
